Budaya, Populisme, dan Kekuasaan: Membaca Fenomena Dedi Mulyadi Dalam Kritik Sosial Kontemporer

masukkan script iklan disini

BUDAYA, POPULISME, DAN KEKUASAAN:

MEMBACA FENOMENA KANG DEDI MULYADI DALAM KRITIK SOSIAL KONTEMPORER

 

Oleh: Odang Rodiana

 

11. Pendahuluan

1.1. Tradisi, Teknologi, dan Wajah Baru Kekuasaan

 

Dalam belantara politik Indonesia, di mana wajah-wajah kekuasaan kerap bertukar namun wataknya jarang berubah, sosok Kang Dedi Mulyadi muncul seperti angin segar yang membangkitkan perhatian. Mengenakan pakaian adat Sunda dengan iket di kepala, berbicara dalam bahasa rakyat, berjalan kaki menelusuri sungai-sungai kotor untuk menegur pembuang sampah, KDM membangun citra sebagai pemimpin yang bukan hanya dekat dengan rakyat, tetapi juga berakar dalam tradisi yang mereka kenal. Ia menjadi semacam ikon lokal yang menawarkan harapan: bahwa politik tidak harus selalu dingin dan birokratis, melainkan bisa membumi, mengakar, dan personal.

 

Fenomena ini menjadi semakin menarik ketika dikaitkan dengan penggunaan media sosial sebagai alat komunikasi utamanya. Di era di mana algoritma menentukan siapa yang didengar dan siapa yang tenggelam, KDM memainkan permainan ini dengan piawai. Setiap aksi sosial, setiap petuah budaya, setiap langkah kecil di lapangan direkam, diedit, dan disebarkan secara masif. Ia tidak sekadar hadir di dunia nyata, tetapi juga hidup dalam narasi digital, menjadi produk viral yang dikonsumsi harian oleh jutaan orang. Tradisi dan teknologi, dua dunia yang kerap dianggap berlawanan, dalam dirinya menemukan jembatan yang harmonis—atau setidaknya, tampak harmonis di permukaan.

 

Namun, seperti yang selalu diingatkan oleh para pemikir kritis seperti Karl Marx, Antonio Gramsci, atau Theodor Adorno, kenyataan sosial jarang sesederhana apa yang tampak. Budaya bukanlah ruang netral di mana nilai-nilai luhur diteruskan dari generasi ke generasi tanpa perubahan. Ia adalah arena pertarungan sengit, di mana kekuasaan, ekonomi, dan ideologi saling berkelindan untuk menentukan arah masyarakat. Tradisi bisa menjadi alat pembebasan, tetapi bisa juga menjadi jubah halus yang menyamarkan pelanggengan ketidakadilan struktural. Teknologi bisa mempercepat transformasi sosial, tetapi sama mudahnya digunakan untuk memperkuat dominasi lama dengan cara-cara baru.

 

Dalam konteks ini, muncul pertanyaan mendasar: sejauh mana narasi budaya Sunda dan aktivisme sosial yang dibawa oleh KDM benar-benar mendorong perubahan struktural yang dibutuhkan masyarakat? Ataukah, di balik wajah ramah dan bahasa rakyatnya, ia justru mereproduksi bentuk baru dari hegemoni budaya—membuat struktur lama kapitalistik tampak lebih manusiawi, lebih tradisional, dan lebih bisa diterima, tanpa benar-benar mengubahnya? Apakah penggunaan budaya lokal dan media sosial dalam fenomena KDM membuka ruang emansipasi, atau justru memperdalam integrasi masyarakat ke dalam sistem kapitalisme digital yang makin halus?

 

Pertanyaan-pertanyaan inilah yang menjadi dasar penyelidikan dalam esai ini. Dengan menggunakan kerangka teori kritis Marxian—termasuk analisis tentang ideologi dominan, hegemoni budaya, industri budaya, dan populisme diskursif—saya akan mencoba membedah bagaimana budaya, populisme, dan lingkungan digunakan dalam membentuk narasi kekuasaan di era kontemporer. Fokus utamanya bukan untuk menghakimi sosok Kang Dedi Mulyadi secara personal, melainkan untuk memahami struktur yang lebih besar di mana fenomena seperti dirinya lahir, bergerak, dan beroperasi.

 

Sebab pada akhirnya, memahami fenomena semacam ini bukan hanya soal membaca satu sosok politik, melainkan tentang membaca zaman. Kita sedang hidup di era di mana identitas, lingkungan, dan teknologi menjadi arena pertarungan ideologis baru, di mana bentuk-bentuk dominasi lama bersembunyi di balik wajah-wajah baru yang lebih memesona. Untuk memahami zaman ini dengan jernih, kita tidak cukup hanya menjadi penonton yang terkesima; kita harus menjadi pembaca yang kritis, yang bertanya lebih jauh dari apa yang tampak di layar gawai kita.

 

2. Landasan Teoritis

2.1. Membuka Jendela Kritis

2.1.1. Struktur Produksi, Ideologi, dan Dunia Sosial (Karl Marx dan Friedrich Engels)

 

Karl Marx tidak pernah menganggap budaya, agama, hukum, atau bahkan moralitas sebagai sesuatu yang netral. Semua lapisan superstruktur itu, baginya, adalah pantulan dari struktur ekonomi yang lebih dalam: hubungan produksi. Dalam The German Ideology (1846), Marx dan Engels menjelaskan bahwa bukan kesadaran manusia yang menentukan eksistensinya, melainkan eksistensi sosial mereka yang menentukan kesadarannya. Dengan kata lain, cara manusia menghasilkan dan mengorganisasi kehidupan material merekalah yang membentuk pikiran, keyakinan, bahkan impian mereka.

 

Dalam dunia kapitalisme, relasi produksi dibangun atas dasar eksploitasi: sekelompok kecil pemilik modal menguasai alat-alat produksi, sementara mayoritas proletariat hanya memiliki tenaga kerja untuk dijual. Untuk mempertahankan sistem ini, kapitalisme tidak hanya bergantung pada kekuatan militer atau hukum, tetapi juga pada produksi kesadaran: membentuk dunia pikiran rakyat agar menerima ketidakadilan ini sebagai sesuatu yang wajar, bahkan alami.

 

Di sinilah ideologi bekerja. Dalam dunia sehari-hari, ketimpangan material dikamuflasekan lewat berbagai bentuk representasi: budaya populer, agama, nasionalisme, bahkan lokalitas. Fenomena-fenomena ini tidak langsung muncul dari "kehendak bebas", melainkan dibentuk secara historis melalui kebutuhan reproduksi sistem produksi yang dominan. Oleh karena itu, membaca budaya—termasuk kebangkitan budaya Sunda dalam fenomena KDM—harus selalu mempertimbangkan konteks hubungan produksi yang melatarbelakanginya. Apakah budaya itu membuka jalan menuju pembebasan material? Atau justru memperhalus dominasi kapital?

 

2.1.2. Hegemoni Budaya dan Konsensus Ideologis (Antonio Gramsci)

 

Kalau Marx memberi kita lensa tentang hubungan antara produksi dan kesadaran, Antonio Gramsci memperdalam analisis itu dengan mengajukan konsep hegemoni budaya. Dalam Prison Notebooks (1971), Gramsci menyatakan bahwa di dunia modern, kekuasaan tidak lagi bertahan terutama melalui paksaan, tetapi melalui persetujuan. Penguasa berhasil menginternalisasi nilai-nilai mereka ke dalam pikiran masyarakat, sehingga rakyat menerima sistem yang menindas mereka sebagai sesuatu yang "normal" atau bahkan "alami".

 

Gramsci memperkenalkan ide bahwa setiap tatanan sosial menciptakan "common sense"—pengertian sehari-hari tentang dunia yang diterima tanpa banyak dipertanyakan. Budaya, pendidikan, agama, media, hingga simbol-simbol lokal berfungsi membentuk common sense ini. Dengan demikian, pembentukan budaya lokal bukan semata-mata soal pelestarian, melainkan juga soal produksi konsensus sosial yang memperkuat status quo.

 

Dalam konteks Kang Dedi Mulyadi, penting untuk bertanya: ketika budaya Sunda diangkat ke panggung politik, nilai-nilai apa yang diperkuat? Apakah ini membangun common sense yang mendorong resistensi terhadap ketidakadilan struktural, atau justru menghasilkan common sense baru di mana rakyat bangga pada identitas mereka, tetapi tetap tunduk pada sistem ekonomi-politik yang eksploitatif?

 

Gramsci mengingatkan bahwa hegemoni budaya tidak pernah sepenuhnya stabil. Ia selalu rentan terhadap krisis dan perlawanan. Namun, memahami bagaimana ia dibangun dan dijaga menjadi kunci untuk membaca arah perubahan sosial yang mungkin terjadi.

 

2.1.3. Industri Budaya dan Konsumerisme Kesadaran (Theodor Adorno dan Max Horkheimer)

 

Di tengah kemajuan teknologi dan produksi massal di abad ke-20, Theodor Adorno dan Max Horkheimer dalam Dialectic of Enlightenment (1944) menawarkan kritik tajam terhadap apa yang mereka sebut industri budaya. Mereka menunjukkan bahwa di bawah kapitalisme lanjut, budaya bukan lagi arena ekspresi otonom, melainkan produk massal yang diproduksi, didistribusikan, dan dikonsumsi layaknya barang dagangan lainnya.

 

Film, musik, seni rupa, bahkan gerakan sosial, dalam pandangan Adorno-Horkheimer, mengalami proses standardisasi dan komodifikasi. Bukannya membebaskan pikiran, budaya populer malah menciptakan bentuk baru dari kesadaran palsu: menawarkan hiburan yang menenangkan, mengalihkan perhatian rakyat dari realitas ketertindasan, dan memperkuat reproduksi kapitalisme dengan cara yang halus.

 

Dalam dunia hari ini, logika industri budaya semakin dipercepat oleh media sosial. Video-video viral, kampanye sosial, petualangan politik berbasis visual semuanya berpotensi menjadi bagian dari mesin ini. Ketika Kang Dedi Mulyadi mengunggah aksinya membersihkan sungai atau berdialog dengan warga desa ke YouTube dan Facebook, kita harus bertanya dengan hati-hati: apakah ini membangun kesadaran kritis? Ataukah ia menjadi bagian dari industri budaya baru, di mana aktivisme direduksi menjadi tontonan cepat konsumsi? Pertanyaan ini penting karena dalam logika industri budaya, semakin kuat ilusi keterlibatan rakyat, semakin efektif sistem mempertahankan dirinya tanpa perlu kekerasan terbuka.

 

2.2. Populisme Diskursif dan Ambivalensi Gerakan (Ernesto Laclau dan Chantal Mouffe)

 

Ernesto Laclau dan Chantal Mouffe dalam Hegemony and Socialist Strategy (1985) memperkenalkan ide bahwa populisme bukanlah sekadar gaya politik atau strategi retoris, tetapi logika diskursif dalam membangun identitas kolektif. "Rakyat" dalam populisme adalah hasil konstruksi: ia diciptakan melalui antagonisme, dengan memisahkan antara "kami" yang tertindas dan "mereka" yang menindas.

 

\Populisme, dalam pandangan Laclau dan Mouffe, bersifat ambivalen. Ia bisa menjadi jalan menuju perubahan radikal jika digunakan untuk membangun solidaritas melawan struktur ketidakadilan. Tapi sama mudahnya, populisme bisa menjadi alat kooptasi baru jika "rakyat" yang dibangun hanya sebatas retorika emosional tanpa perubahan material.

 

Fenomena KDM yang secara aktif membangun citra sebagai pemimpin rakyat, sebagai pelindung tradisi lokal, sebagai pejuang lingkungan, harus dibaca dalam kerangka ini. Apakah populisme yang dijalankan membuka kemungkinan emansipasi sejati? Ataukah, ia justru berfungsi memperhalus dominasi, menciptakan rakyat yang merasa berdaya padahal tetap terjebak dalam struktur ketidakberdayaan kapitalistik? Memahami ambivalensi ini penting agar kita tidak terjebak dalam glorifikasi buta terhadap semua bentuk politik rakyat yang tampak merakyat, tetapi diam-diam melanggengkan ketidakadilan.

 

3. Rekayasa Budaya: Sunda dalam Kemasan Politik

 

Budaya selalu memiliki kekuatan ganda. Ia bisa menjadi benteng terakhir perlawanan terhadap dominasi luar, atau sebaliknya, menjadi alat halus untuk mereproduksi kekuasaan yang ada. Di tangan Kang Dedi Mulyadi, budaya Sunda tampil ke permukaan dengan penuh kebanggaan. Namun, pertanyaan krusial yang harus diajukan, seperti yang diajarkan Gramsci dalam analisis hegemoninya, bukanlah sekadar "apa" yang diangkat, melainkan "bagaimana" dan "untuk siapa" budaya itu difungsikan.

 

Dalam gerak politiknya, KDM mengangkat budaya Sunda bukan sebagai gerakan kontra-hegemonik yang mengusung pembebasan kelas bawah, melainkan sebagai estetika kekuasaan yang membangun identitas politik baru. Simbol-simbol seperti iket kepala, baju pangsi, kesenian tradisional, hingga penggunaan bahasa Sunda halus dalam pidato-pidatonya menjadi ornamen utama. Ia tidak sekadar mempromosikan budaya sebagai pelestarian identitas, melainkan merangkainya sebagai narasi politik yang beresonansi dengan sentimen rakyat tentang kehilangan, nostalgia, dan kerinduan akan keaslian.

 

Budaya Sunda dalam tangan KDM mengalami seleksi naratif. Ia mengangkat sisi-sisi budaya yang bisa dipresentasikan sebagai citra positif: kesederhanaan, gotong royong, harmoni dengan alam. Sisi-sisi lain yang lebih kritis atau berpotensi subversif—seperti semangat perlawanan dalam tradisi rakyat Sunda terhadap kekuasaan feodal atau kolonial—secara halus diabaikan. Ini sejalan dengan kritik Adorno tentang industri budaya: yang dikemas adalah apa yang nyaman dikonsumsi, bukan apa yang membangkitkan kesadaran kritis.

 

Lebih jauh, komodifikasi budaya ini tidak berlangsung dalam ruang hampa. Ia berinteraksi dengan kebutuhan kapitalisme lokal dan nasional untuk menciptakan ruang-ruang baru bagi reproduksi kapital. Pariwisata budaya, penguatan identitas lokal untuk stabilitas sosial, hingga pembentukan citra positif bagi modal untuk berinvestasi di daerah, semuanya berkelindan di balik perayaan budaya yang tampaknya murni. Dalam hal ini, budaya Sunda beralih dari arena ekspresi kolektif menjadi produk yang bisa dijual: kepada pemilih, kepada investor, kepada negara.

 

Fenomena ini menjadi lebih kompleks jika dilihat dari kerangka hegemoni Gramsci. Melalui budaya Sunda, KDM membentuk common sense baru: bahwa pembangunan, kapitalisme, dan modernitas tidak harus berarti kehilangan akar tradisional. Rakyat diajak merasa bangga, merasa terhubung kembali dengan identitas mereka, namun tanpa harus menggugat ketidakadilan struktural yang tetap berlangsung di sekitar mereka. Inilah esensi hegemoni: persetujuan aktif dari yang diperintah terhadap tatanan yang menindas mereka, karena tatanan itu dibungkus dalam nilai-nilai yang mereka hormati.

 

Ironisnya, dalam semangat pelestarian budaya itu sendiri terkandung potensi pelupaan. Ketika budaya direduksi menjadi simbol tanpa basis material perjuangan, maka ia kehilangan daya subversinya. Ia menjadi kenangan kolektif yang indah, tetapi steril; membanggakan masa lalu tanpa menggugat masa kini. Dalam konteks ini, iket kepala dan pangsi tidak lagi berbicara tentang keberanian petani melawan tuan tanah kolonial, melainkan tentang estetika yang cocok untuk panggung-panggung resmi pemerintahan daerah dan feed Instagram.

 

Sementara itu, dalam logika kapitalisme global, proses ini sangat menguntungkan. Identitas lokal yang kuat tetapi tidak radikal menjadi alat penting dalam manajemen sosial. Budaya lokal yang membanggakan diri sebagai unik dan otentik dapat dikemas dalam paket wisata, dijual sebagai brand city, atau digunakan untuk membangun citra daerah yang "stabil", "kaya tradisi", tetapi tetap terbuka bagi investasi. KDM, sadar atau tidak, telah ikut berperan dalam proses ini: mengubah budaya Sunda dari alat resistensi menjadi ornamen kapital.

 

Lebih dalam lagi, ada pertanyaan tentang relasi antara rakyat dan budaya dalam fenomena ini. Apakah rakyat menjadi subjek yang aktif dalam pelestarian budaya mereka? Atau sekadar konsumen pasif dari narasi budaya yang sudah dikemas oleh elite politik? Di banyak kesempatan, tampak bahwa budaya hadir kepada rakyat dalam bentuk "siap saji"—diperlihatkan melalui event-event besar, festival, kampanye politik—bukan sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari yang membentuk relasi sosial alternatif terhadap kapitalisme.

 

Dalam semua ini, kita bisa melihat betapa budaya, yang dalam tradisi pemikiran kiri pernah dianggap sebagai benteng penting melawan alienasi kapitalisme, justru di era kontemporer dapat dijadikan alat untuk memperhalus alienasi itu sendiri. Rakyat merasa lebih dekat dengan akar mereka, merasa lebih manusiawi, sementara dalam praktik ekonomi dan politik sehari-hari, ketidaksetaraan dan eksploitasi tetap berlangsung seperti biasa.

 

Fenomena ini menunjukkan bahwa pembacaan kritis terhadap perayaan budaya sangat penting. Tanpa itu, kita berisiko jatuh dalam perangkap yang sama yang dikritik oleh Adorno, Gramsci, dan Marx: mempercayai bahwa perubahan estetika berarti perubahan struktural, padahal yang terjadi hanyalah pergantian kemasan atas realitas lama yang terus bertahan.

 

Budaya Sunda dalam politik Kang Dedi Mulyadi, dengan demikian, menjadi cermin kompleks dari zaman kita: zaman di mana identitas, sejarah, dan tradisi menjadi bahan baku bagi produksi konsensus baru dalam dunia kapitalisme yang semakin licin, semakin memesona, dan semakin sulit digugat.

 

4. Populisme Digital: Like, Share, dan Kesadaran Palsu

 

Pada abad ke-21, media sosial telah mengubah tidak hanya cara orang berkomunikasi, tetapi juga cara mereka memahami dunia, memaknai politik, bahkan membayangkan keterlibatan sosial mereka. Fenomena Kang Dedi Mulyadi harus dipahami dalam lanskap ini: bukan hanya sebagai seorang politisi tradisional yang turun ke lapangan, tetapi sebagai seorang aktor digital yang sangat memahami logika baru dari produksi kesadaran. Ia bukan sekadar membangun pencitraan melalui baliho atau koran; ia membangun semesta simbolik yang hidup di platform-platform seperti YouTube, Facebook, dan Instagram—dimana setiap like, share, dan komentar bukan hanya tanda keterlibatan, tetapi juga bagian dari logika produksi kapitalistik baru.

 

Dalam kerangka kritik industri budaya Adorno dan Horkheimer (1944), media modern tidak lagi bertujuan membangkitkan kesadaran kritis, melainkan menciptakan budaya konsumsi di mana setiap produk, termasuk produk politik, dikemas agar mudah dicerna, menghibur, dan mengkonfirmasi nilai-nilai yang sudah ada. Dalam dunia ini, bahkan aktivisme sosial, bahkan kritik terhadap sistem, bisa direduksi menjadi sekadar tontonan cepat konsumsi: sesuatu yang menimbulkan rasa baik di hati penonton, tetapi tidak menuntut perubahan struktural nyata.

 

Kang Dedi Mulyadi mengerti hal ini, mungkin secara intuitif. Setiap aksinya di lapangan—menegur pembuang sampah, menghibur anak yatim, membantu pedagang kecil—selalu direkam dengan kualitas visual yang apik, diedit dengan musik latar yang menyentuh, dan dikemas dalam narasi storytelling sederhana yang mudah dipahami dan dibagikan. Tidak ada kerumitan struktural di sana. Tidak ada diskusi panjang tentang sistem ekonomi, hak kepemilikan lahan, atau peran negara dalam menciptakan ketimpangan. Yang ada hanyalah visualisasi aksi individu yang membawa perubahan langsung, cepat, dan penuh emosi.

 

Dalam bahasa industri budaya, ini adalah produksi afeksi: membangkitkan rasa iba, rasa kagum, rasa haru—semua emosi yang membuat penonton merasa telah melakukan sesuatu hanya dengan menonton, menyukai, atau membagikan video tersebut. Ini membentuk kesadaran palsu baru: bahwa perubahan sosial dapat dicapai melalui perasaan semata, tanpa perlu mengorganisir diri, menggugat struktur, atau mengubah relasi produksi.

 

Lebih dalam lagi, pola ini menggeser relasi rakyat dengan kekuasaan. Di masa lalu, partisipasi politik berarti turun ke jalan, menghadiri rapat umum, mengorganisir serikat buruh, atau membangun komunitas resistensi. Hari ini, partisipasi bisa berarti sekadar mengetuk tombol like atau mengetik komentar dukungan. Ini bukan berarti bahwa teknologi sepenuhnya menghapuskan kemungkinan resistensi. Namun dalam logika kapitalisme digital, keterlibatan rakyat justru diproduksi agar tetap pasif: cukup aktif untuk menciptakan data, trafik, dan engagement, tetapi tidak cukup aktif untuk menggugat sistem secara mendasar.

 

Dalam konteks ini, populisme digital KDM beroperasi secara sangat efektif. Ia menawarkan rasa keterlibatan kepada masyarakat—rasa bahwa mereka "bersama" dalam perubahan sosial, bahwa mereka "dekat" dengan pemimpinnya, bahwa mereka "berkontribusi" terhadap perbaikan negeri ini. Namun semua itu terjadi dalam ruang yang telah sepenuhnya dikuasai oleh logika platform: algoritma menentukan apa yang viral, apa yang ditonton, dan apa yang terlupakan. Konten yang sederhana, emosional, dan mudah dibagikan lebih diutamakan daripada analisis yang kompleks, kritis, dan membangkitkan pertanyaan.

 

Maka kita melihat paradoks besar: di satu sisi, politik terasa lebih dekat dan personal dibandingkan era sebelumnya. Di sisi lain, politik menjadi lebih datar dan terfragmentasi; kehilangan kapasitasnya untuk membangun kesadaran kolektif yang kritis dan proyek perubahan sosial yang berjangka panjang. Hubungan antara pemimpin dan rakyat yang dibangun melalui media sosial bukanlah hubungan politik dalam arti tradisional, melainkan hubungan afektif yang dimediasi oleh teknologi.

 

Yang lebih mengkhawatirkan adalah bahwa dalam logika ini, ketidaksetaraan sosial yang mendalam bisa dengan mudah disamarkan. Ketika seorang pemimpin hadir di media sosial membantu satu pedagang kecil, membersihkan satu sungai, atau menghibur satu anak miskin, narasi yang tercipta adalah narasi perubahan. Padahal sistem ekonomi-politik yang menciptakan kemiskinan massal, pencemaran lingkungan, dan ketimpangan kekuasaan tetap utuh, tak terganggu.

 

Dalam kacamata Gramsci, ini adalah bentuk hegemoni baru: rakyat tidak hanya menerima struktur sosial yang ada, tetapi merasa terlibat dalam mempertahankannya, karena mereka diajak merasa menjadi bagian dari perubahan—meski perubahan itu sebagian besar simbolik. Dalam istilah Adorno, ini adalah industri budaya yang paling sukses: membuat rakyat merasa bebas padahal sesungguhnya mereka tetap terbelenggu dalam relasi produksi yang tidak berubah.

 

Tentu saja, ini bukan berarti bahwa semua bentuk politik berbasis media sosial adalah manipulatif atau tanpa harapan. Ada potensi emansipasi dalam teknologi digital, jika digunakan untuk membangun solidaritas kritis, mengorganisir gerakan nyata, dan menantang struktur kekuasaan. Namun fenomena KDM menunjukkan betapa tipis batas antara politik partisipatif dengan politik konsumtif. Di dunia ini, yang menentukan bukan hanya siapa yang berbicara, tetapi bagaimana pembicaraan itu diproduksi, dikemas, dan dikonsumsi.

 

Membaca Kang Dedi Mulyadi dalam kerangka ini membuat kita lebih waspada terhadap bentuk-bentuk populisme baru yang beroperasi melalui teknologi. Ia memperlihatkan bahwa dalam dunia kapitalisme lanjut, bahkan perubahan sosial pun bisa menjadi sekadar produk visual—disukai, dibagikan, lalu dilupakan—tanpa pernah menyentuh akar permasalahan yang sebenarnya.

 

 

5. Retorika Lingkungan: Antara Emansipasi dan Greenwashing

 

Lingkungan hidup, dalam beberapa dekade terakhir, telah menjadi medan naratif yang semakin ramai diperebutkan. Dalam dunia kapitalisme lanjut, di mana krisis ekologis semakin memburuk namun kesadaran publik juga meningkat, para aktor politik tidak lagi bisa mengabaikan isu ini. Sebaliknya, mereka harus menunjukkan, sekurang-kurangnya di permukaan, bahwa mereka peduli, bahwa mereka melakukan sesuatu, bahwa mereka adalah bagian dari solusi. Di sinilah retorika lingkungan menjadi penting: bukan hanya sebagai ekspresi kepedulian moral, tetapi juga sebagai strategi politik dan ekonomi.

 

Kang Dedi Mulyadi membaca konteks ini dengan cermat. Ia tampil sebagai sosok yang membela alam: membersihkan sungai, menanam pohon, berbicara tentang harmoni manusia dengan alam sebagaimana nilai-nilai leluhur Sunda mengajarkan. Narasi ini kuat, emosional, dan resonan dengan keprihatinan masyarakat terhadap kerusakan lingkungan yang semakin nyata. Dalam berbagai aksi lapangannya, KDM tampak berjuang untuk membangun kembali relasi manusia dengan alam, mengembalikan keseimbangan yang dirusak oleh industrialisasi dan urbanisasi.

 

Namun, sebagaimana kritik Marxian mengingatkan kita, penting untuk membedakan antara ekspresi moral individual dengan perubahan struktural material. Lingkungan, dalam kapitalisme, bukanlah entitas suci yang dihormati demi dirinya sendiri. Ia adalah sumber daya: sesuatu yang harus diekstraksi, dikelola, dan jika perlu, direstorasi, bukan demi keseimbangan ekologis, tetapi demi kelangsungan reproduksi kapital. Dalam logika ini, peduli pada lingkungan tidak menghapus kapitalisme; ia justru memperhalus wajahnya, membuatnya tampak lebih manusiawi, lebih lestari, lebih hijau.

 

Inilah yang disebut banyak kritikus hari ini sebagai greenwashing—proses di mana proyek-proyek kapitalistik yang eksploitatif dilapisi dengan lapisan hijau tipis: taman kota, program tanam seribu pohon, CSR ramah lingkungan, sertifikasi produk organik, dan seterusnya. Semua ini menciptakan citra perubahan tanpa mengubah struktur produksi dan konsumsi yang menjadi akar kehancuran ekologis.

 

Dalam konteks ini, aksi-aksi lingkungan KDM harus dibaca dengan hati-hati. Tentu saja, membersihkan sungai atau menanam pohon adalah tindakan yang baik dalam dirinya sendiri. Namun pertanyaannya, sebagaimana Gramsci mengajarkan, adalah: bagaimana tindakan-tindakan ini berhubungan dengan struktur kekuasaan dan produksi? Apakah mereka mengganggu logika kapitalistik yang mendasari kerusakan lingkungan? Ataukah mereka justru berfungsi sebagai katup pelepas tekanan, mengalihkan perhatian masyarakat dari akar masalah yang lebih dalam?

 

Sejauh ini, narasi lingkungan yang dibawa KDM tampak beroperasi dalam logika simbolik. Dengan mengangkat aksi-aksi kecil yang konkret dan emosional, ia membangun rasa bahwa perubahan itu mungkin, bahwa perbaikan itu terjadi, bahwa ada masa depan ekologis yang lebih baik. Namun yang nyaris tidak pernah dibahas adalah bagaimana model pembangunan ekonomi saat ini—termasuk ekspansi industri, agribisnis, pertambangan, dan urbanisasi masif—terus memperparah krisis ekologis di level struktural. Tidak ada seruan untuk merevisi logika pertumbuhan tanpa batas yang menjadi jantung kapitalisme. Tidak ada kritik terhadap penguasaan tanah dan sumber daya oleh segelintir elite. Tidak ada proyek radikal untuk membangun ekonomi alternatif berbasis solidaritas ekologis dan produksi berkelanjutan.

 

Dengan kata lain, yang terjadi adalah estetisasi krisis. Sungai yang dibersihkan, pohon yang ditanam, foto-foto hijau yang disebarkan di media sosial menciptakan narasi bahwa dunia sedang diperbaiki, padahal sistem yang merusaknya tetap berjalan tanpa gangguan berarti. Inilah yang Adorno sebut sebagai "the culture industry effect" dalam konteks sosial: alih-alih membangkitkan kesadaran kritis, representasi visual ini justru memperdalam pasivitas sosial.

 

Dalam kacamata industri budaya, lingkungan menjadi komoditas baru: sesuatu yang dapat "dijual" sebagai citra politik, yang meningkatkan daya tarik personal, yang membangun loyalitas publik. Dan dalam kapitalisme kontemporer, loyalitas itu bukan hanya penting untuk elektabilitas politik, tetapi juga untuk menciptakan iklim sosial yang stabil bagi ekspansi modal.

 

Mungkin ada yang berargumen bahwa perubahan besar harus dimulai dari langkah kecil: satu sungai dibersihkan, satu desa diajak menanam pohon, satu komunitas diajak mencintai alam. Ada benarnya. Tetapi, seperti yang diingatkan oleh banyak ekolog kritis, langkah-langkah kecil itu haruslah terhubung dengan proyek perubahan struktural, bukan menjadi pengganti atau alibi bagi ketidakmauan politik untuk menggugat sistem yang lebih luas. Tanpa hubungan ini, aksi-aksi lokal, seberapapun tulusnya, hanya menjadi bagian dari operasi moral kosmetik yang memperpanjang usia kapitalisme ekologis yang makin destruktif.

 

Maka, ketika kita menyaksikan aksi-aksi lingkungan KDM, kita harus mempertanyakan: di mana letak proyek perubahan strukturalnya? Di mana kritik terhadap industrialisasi tanpa kendali? Di mana pembelaan terhadap komunitas adat yang tanahnya dirampas atas nama pembangunan? Tanpa itu semua, retorika lingkungan, betapapun memesona, hanya akan menjadi bagian dari mekanisme hegemoni baru: mekanisme yang membuat rakyat merasa bahwa mereka hidup di dunia yang membaik, padahal dunia itu, dalam kenyataannya, semakin rapuh.

 

Dalam pembacaan kritis ini, isu lingkungan dalam politik Kang Dedi Mulyadi bukanlah soal sederhana tentang menghijaukan bumi. Ia adalah pertarungan ideologis tentang bagaimana kita memahami dunia, tentang apa yang kita anggap mungkin dan layak diperjuangkan. Di satu sisi, retorika ini membuka ruang untuk membangkitkan kesadaran ekologis. Tetapi di sisi lain, ia berisiko besar menjadi anestesi sosial, memperhalus wajah krisis tanpa mengubah mesin yang terus menggiling bumi dan manusianya.

 

6. Politik Identitas dan Reproduksi Struktur Sosial

 

Dalam lanskap politik kontemporer, identitas menjadi salah satu medan paling sengit dalam pertarungan ideologis. Ia adalah medan di mana pertempuran lama tentang kekuasaan, penguasaan sumber daya, dan ketidakadilan kelas dimasukkan ke dalam bentuk baru: bentuk yang lebih simbolik, lebih emosional, dan lebih personal. Politik identitas, dalam konteks ini, bukan hanya soal "siapa kita" secara kultural, tetapi tentang "bagaimana kita membingkai" dunia sosial, "bagaimana kita memosisikan" hubungan kita dengan struktur kekuasaan.

 

Fenomena Kang Dedi Mulyadi memperlihatkan dengan gamblang bagaimana politik identitas lokal—dalam hal ini identitas Sunda—diangkat, dikemas, dan disebarluaskan sebagai narasi utama politik. KDM tidak sekadar menjadi politisi; ia menjadi representasi dari "jati diri" Sunda: seorang pemimpin yang berbicara dalam bahasa ibu, berpakaian dalam busana tradisional, menggunakan simbol-simbol lokal untuk membangun ikatan emosional dengan rakyatnya. Dalam permukaan, ini tampak sebagai upaya mulia untuk menghidupkan kembali identitas lokal yang terpinggirkan oleh modernisasi dan globalisasi.

 

Namun, pembacaan kritis ala Marxian mengajarkan kita untuk tidak berhenti di permukaan. Sebagaimana dinyatakan Gramsci dalam konsep hegemoni, identitas lokal bukanlah arena netral. Ia dapat digunakan sebagai alat resistensi terhadap dominasi eksternal, tetapi ia juga dapat direkayasa untuk memperhalus dominasi internal. Pertanyaannya bukanlah sekadar "apakah identitas diangkat", melainkan "bagaimana identitas itu difungsikan dalam reproduksi tatanan sosial".

 

Dalam kasus KDM, identitas Sunda dikemas dalam narasi harmoni, kerja keras, kesederhanaan, dan cinta alam. Ini adalah nilai-nilai yang tentu saja penting dan positif. Tetapi perlu diingat bahwa dalam konteks kapitalisme, nilai-nilai ini dapat dengan mudah dialihkan dari makna resistifnya menjadi instrumen stabilisasi sosial. Kesederhanaan bisa berarti penerimaan terhadap ketimpangan. Kerja keras bisa berarti pembenaran terhadap ekses eksploitasi tenaga kerja. Cinta terhadap alam bisa berarti greenwashing dari proyek pembangunan kapitalistik.

 

Identitas lokal dalam tangan politik hari ini, termasuk dalam fenomena KDM, menjadi alat pembentukan common sense baru. Ia mengajarkan kepada rakyat bahwa menjadi "baik" adalah menjadi patuh pada nilai-nilai budaya, tanpa perlu mempertanyakan ketidakadilan struktural yang merusak kehidupan mereka. Ia membentuk rasa bangga terhadap jati diri, namun tidak selalu disertai kesadaran kritis tentang bagaimana struktur kekuasaan global dan nasional terus mengeksploitasi sumber daya mereka.

 

Fenomena ini bukan hanya terjadi di Indonesia. Dalam banyak negara, dari Amerika Latin hingga Asia Tenggara, kita melihat bagaimana identitas lokal digunakan untuk menutupi fakta bahwa kapitalisme global terus menggerogoti ekonomi rakyat. Pemerintah dan politisi mengangkat bendera budaya lokal, festival tradisional, bahasa ibu, sebagai bukti kepedulian terhadap rakyat, sementara pada saat yang sama, korporasi multinasional merambah lahan, eksploitasi sumber daya, dan menciptakan ketimpangan baru.

 

Dalam kerangka ini, politik identitas yang diusung KDM bisa dibaca sebagai bentuk hegemoni baru: rakyat diberikan ruang untuk merasa bangga akan identitasnya, namun dalam batasan yang tidak mengguncang tatanan ekonomi-politik yang ada. Alih-alih membangun kesadaran kelas, identitas dipakai untuk membangun loyalitas emosional: rakyat tidak didorong untuk bertanya "mengapa saya miskin?", melainkan diajak merasa bangga "meski miskin, saya tetap Sunda, saya tetap mulia".

 

Yang lebih ironis adalah bagaimana budaya lokal, yang seharusnya menjadi benteng komunitas terhadap kolonialisasi kapital, justru dijadikan alat untuk menarik investasi. Dalam retorika pembangunan daerah, identitas budaya dijual kepada wisatawan, dikemas dalam paket budaya untuk konferensi, festival, dan proyek city branding. Rakyat menjadi penjaga museum hidup: merayakan tradisi yang telah dikomodifikasi, sambil terus menghadapi realitas eksklusi ekonomi yang semakin keras.

 

Dalam pembacaan Adorno, ini adalah puncak industri budaya: di mana resistensi diubah menjadi bentuk estetis, diproduksi secara massal, dan dikonsumsi sebagai hiburan tanpa potensi subversif. Dalam istilah Marxian, ini adalah proses reproduksi struktur sosial melalui naturalisasi hubungan produksi: rakyat diajak merasa "di rumah" dalam sistem yang sebenarnya menindas mereka.

 

Mungkin ada sebagian yang berargumen bahwa menghidupkan budaya lokal tetaplah langkah penting, bahwa identitas adalah basis penting untuk membangun resistensi. Ini tidak salah. Identitas, jika dikaitkan dengan proyek kesadaran kritis dan perubahan material, memang dapat menjadi kekuatan besar. Tapi kuncinya adalah: apakah politik identitas itu membuka ruang untuk pertanyaan-pertanyaan kritis tentang kapitalisme, ketimpangan, dan struktur produksi? Atau justru menutupnya dengan lapisan tebal romantisme budaya?

 

Dalam kasus KDM, ada banyak indikasi bahwa politik identitas Sunda berfungsi lebih sebagai stabilisator sosial daripada sebagai alat emansipasi. Identitas dipertahankan, dirayakan, tetapi dalam bentuk yang telah terpisah dari perjuangan kelas. Ia menjadi estetika yang menyenangkan, bukan senjata yang membebaskan.

 

Dengan demikian, pembacaan kritis atas politik identitas dalam konteks ini mengajarkan satu hal penting: bahwa perlawanan sejati tidak bisa berhenti pada afirmasi identitas. Ia harus melanjutkan langkahnya ke medan yang lebih berat: medan perjuangan untuk mengubah struktur material yang terus menciptakan ketidakadilan. Tanpa itu, identitas, seindah apapun, hanya akan menjadi ornamen lain dalam taman kapitalisme global yang terus memperluas kekuasaannya.

 

7. Menuju Politik Emansipasi: Peluang dan Tantangan

 

Di tengah kompleksitas politik budaya, populisme digital, dan komodifikasi lingkungan yang telah kita telaah sebelumnya, muncul pertanyaan penting yang tidak bisa dihindari: apakah masih ada ruang emansipasi sejati dalam fenomena seperti Kang Dedi Mulyadi? Apakah, di balik segala reproduksi hegemonik yang terjadi, masih terdapat potensi untuk mendorong perubahan struktural yang lebih radikal? Ataukah semua sudah tenggelam dalam pusaran estetika kapitalisme dan logika industri budaya?

 

Membaca fenomena KDM dari perspektif kritis tidak berarti menutup mata terhadap kemungkinan-kemungkinan kecil yang tetap ada. Bahkan dalam kerangka Adorno yang sangat pesimistis terhadap industri budaya, selalu tersisa celah-celah kecil untuk pembangkangan: momen-momen ketidakcocokan, gangguan kecil dalam sistem, retakan-retakan dalam konsensus hegemonik. Dalam kasus KDM, misalnya, penggunaan bahasa Sunda di ruang-ruang publik, pengangkatan nilai harmoni dengan alam, atau keterlibatan langsung dalam isu-isu sosial, bisa menjadi bahan mentah untuk membangun kesadaran kritis—jika dikembangkan dengan cara yang tepat.

 

Identitas budaya yang diangkat KDM, meski dalam banyak kasus terjebak dalam estetisasi, tetap membawa potensi emansipatoris jika diarahkan bukan sekadar untuk nostalgia, tetapi untuk membangun kesadaran historis: kesadaran bahwa masyarakat Sunda, seperti banyak komunitas lokal lainnya, telah lama menjadi korban eksploitasi ekonomi-politik yang dibungkus dalam modernisasi paksa. Kesadaran ini bisa menjadi titik tolak untuk membangun gerakan resistensi yang lebih radikal: gerakan yang tidak hanya membanggakan masa lalu, tetapi juga berjuang untuk masa depan yang lebih adil.

 

Demikian pula dengan isu lingkungan. Kampanye penghijauan dan penyelamatan sungai, jika dibebaskan dari logika greenwashing dan diarahkan pada kritik struktural terhadap sistem produksi kapitalistik, bisa menjadi basis bagi gerakan ekologi radikal. Gerakan yang tidak hanya membersihkan sungai yang tercemar, tetapi juga menggugat sistem ekonomi yang memungkinkan pencemaran itu terus terjadi. Gerakan yang tidak hanya menanam pohon, tetapi juga membangun solidaritas antara komunitas lokal untuk mempertahankan tanah, hutan, dan sumber air mereka dari serbuan kapital.

 

Namun, untuk membawa potensi-potensi ini menjadi gerakan emansipasi sejati, ada tantangan besar yang harus dihadapi. Pertama-tama adalah tantangan kesadaran. Dalam dunia di mana industri budaya dan media sosial membanjiri masyarakat dengan informasi dangkal dan emosional, membangun kesadaran kritis adalah tugas yang berat. Dibutuhkan pendidikan politik, diskusi kolektif, organisasi akar rumput yang mampu menembus ilusi keterlibatan palsu yang diproduksi oleh algoritma platform digital.

 

Tantangan kedua adalah tantangan organisasi. Kesadaran kritis, tanpa organisasi politik yang mampu mengartikulasikan aspirasi rakyat menjadi kekuatan kolektif, akan mudah terfragmentasi dan digiring kembali ke dalam arus utama kapitalisme. Dibutuhkan struktur politik yang mampu menghubungkan identitas budaya lokal dengan perjuangan kelas, yang mampu menjembatani antara kebanggaan lokal dan tuntutan perubahan struktural global.

 

Tantangan ketiga adalah tantangan representasi. Bagaimana menghindari perangkap estetisasi baru dalam memperjuangkan identitas dan lingkungan? Bagaimana memastikan bahwa budaya dan ekologi tidak hanya menjadi simbol, tetapi benar-benar menjadi basis material perjuangan? Ini membutuhkan kerja politik yang sabar, jangka panjang, dan seringkali sunyi: membangun komunitas, mengorganisir solidaritas, menciptakan ruang alternatif untuk hidup dan berproduksi.

 

Dalam konteks ini, fenomena KDM bisa dilihat sebagai titik awal, bukan titik akhir. Ia membuka percakapan tentang identitas, budaya, dan lingkungan ke ruang publik. Tugas kaum progresif adalah mengambil alih percakapan ini, mengisinya dengan analisis kritis, dan mengarahkannya ke agenda perubahan yang lebih radikal. Ini berarti tidak sekadar mengkritik sosok KDM, tetapi menggunakan momentumnya untuk memperluas medan perjuangan: dari sekadar bangga menjadi Sunda, menjadi sadar akan struktur kekuasaan yang menindas; dari sekadar mencintai sungai, menjadi berani menggugat kapitalisme yang mencemari.

 

Sebagaimana diingatkan Marx dalam The German Ideology, perubahan sejati bukan hanya soal mengganti ide di kepala orang, tetapi soal mengubah kondisi material kehidupan mereka. Emansipasi berarti membangun dunia di mana manusia tidak lagi menjadi alat produksi, di mana alam tidak lagi menjadi objek eksploitasi, dan di mana identitas budaya menjadi kekuatan pembebasan, bukan kosmetika dominasi.

 

Ini adalah tugas besar. Tapi dalam setiap retakan kecil di dalam struktur hegemonik, selalu ada kemungkinan: kemungkinan untuk melampaui, untuk membongkar, untuk membangun dunia yang lebih adil. Politik emansipasi, pada akhirnya, selalu tentang membaca kemungkinan itu di tengah reruntuhan janji-janji palsu.

 

8. Penutup: Membaca Politik Budaya di Era Kapitalisme Digital

 

Fenomena Kang Dedi Mulyadi adalah cermin zaman. Ia memperlihatkan kepada kita bagaimana, dalam dunia kontemporer yang dibentuk oleh kapitalisme global, budaya, identitas, lingkungan, dan bahkan narasi perubahan sosial diproduksi, dikemas, dan didistribusikan sebagai komoditas. Ia menunjukkan bahwa bahkan niat-niat terbaik—merawat tradisi, menyelamatkan lingkungan, mendekatkan politik kepada rakyat—tidak bisa dilepaskan begitu saja dari struktur kekuasaan dan produksi yang membentuk dunia kita hari ini.

 

Dalam bacaan kritis berbasis teori Marxian, Gramscian, dan Adornian, kita menemukan bahwa budaya Sunda yang diangkat KDM bukanlah arena netral. Ia telah direkayasa sedemikian rupa untuk membentuk common sense baru: rasa bangga terhadap identitas lokal yang harmonis dengan sistem kapitalistik global. Ia bukanlah budaya yang membangkitkan perlawanan terhadap ketidakadilan, melainkan budaya yang memperhalus wajah kapitalisme, membuat eksploitasi tampak lebih manusiawi, lebih akrab, lebih "kita".

 

Melalui populisme digital, kita melihat bagaimana politik diubah menjadi tontonan. Aksi sosial dikemas menjadi klip-klip singkat yang emosional, disebarkan melalui algoritma, dikonsumsi secara cepat, dan dengan demikian kehilangan potensi untuk membangun kesadaran struktural yang kritis. Seperti yang diingatkan Adorno, industri budaya telah berhasil menciptakan bentuk baru dari kesadaran palsu: kesadaran yang merasa terlibat padahal tetap pasif, merasa kritis padahal tetap terkooptasi.

 

Isu lingkungan yang diangkat KDM, alih-alih membongkar akar krisis ekologis dalam logika produksi kapitalistik, lebih sering beroperasi dalam logika greenwashing. Ia menjadi lapisan hijau tipis di atas mesin industrialisasi yang tetap berjalan. Dengan membersihkan sungai, menanam pohon, dan membangun narasi ekologis tanpa kritik terhadap struktur ekonomi-politik, kapitalisme diperhalus tampilannya, bukan diubah substansinya.

 

Politik identitas, yang seharusnya dapat menjadi sumber energi untuk resistensi, dalam banyak kasus berfungsi sebagai mekanisme stabilisasi sosial. Budaya Sunda dibangkitkan bukan untuk membangun kesadaran kelas, melainkan untuk membangun loyalitas emosional terhadap sistem yang tidak berubah. Seperti yang Gramsci peringatkan, hegemoni budaya bekerja bukan dengan paksaan, tetapi dengan persetujuan: rakyat merasa menjadi bagian dari dunia ini, bahkan ketika dunia ini terus menindas mereka.

 

Namun demikian, pembacaan kritis ini juga mengajarkan kita bahwa dalam setiap fenomena hegemonik selalu tersisa retakan. Retakan itulah ruang bagi politik emansipasi. Kesadaran identitas lokal, kecintaan terhadap alam, keterlibatan melalui media sosial—semuanya bisa menjadi titik awal untuk membangun gerakan perubahan sejati, jika dihubungkan dengan kesadaran struktural dan proyek politik yang lebih radikal.

 

Tugas kita, sebagai pembaca kritis zaman ini, bukan hanya mengkritik, tetapi juga membayangkan dan membangun alternatif. Kita harus bertanya: bagaimana mengubah narasi identitas menjadi basis perjuangan kelas? Bagaimana mengubah cinta terhadap lingkungan menjadi gerakan ekologi radikal? Bagaimana mengubah keterlibatan digital menjadi solidaritas nyata?

 

Membaca fenomena Kang Dedi Mulyadi dalam kerangka ini adalah latihan untuk melihat dunia lebih jernih. Dunia di mana kekuasaan tidak lagi hanya bertumpu pada senjata dan uang, tetapi pada simbol, emosi, dan representasi. Dunia di mana perlawanan tidak cukup hanya mengubah ide, tetapi harus mengubah struktur.

 

Seperti yang ditulis Marx dalam Tesis tentang Feuerbach, para filsuf hanya menafsirkan dunia dengan berbagai cara; yang penting adalah mengubahnya. Maka membaca KDM bukan akhir dari perjalanan kita. Ia hanya awal dari pertanyaan yang lebih besar: Bagaimana, di zaman di mana budaya, politik, dan perubahan dikomodifikasi, kita tetap bisa membangun dunia baru—dunia yang sungguh adil, sungguh bebas, sungguh manusiawi?

 

Jawaban atas pertanyaan itu tidak ada dalam video yang kita tonton, tidak dalam pidato yang kita dengar, bahkan tidak dalam teks yang kita baca ini. Jawaban itu hanya bisa lahir dari tindakan kolektif: dari gerakan yang sabar, gigih, kritis, dan penuh harapan. Dan itulah, mungkin, pelajaran terbesar dari pembacaan ini.

 

_//_

9. Daftar Pustaka

9.1. Sumber Teori Utama:

 

Adorno, T.W. & Horkheimer, M., 1944. Dialectic of Enlightenment. New York: Herder and Herder.

 

Gramsci, A., 1971. Selections from the Prison Notebooks. Edited and translated by Q. Hoare and G. Nowell Smith. New York: International Publishers.

 

Laclau, E. & Mouffe, C., 1985. Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic Politics. London: Verso.

 

Marx, K. & Engels, F., 1846. The German Ideology. Moscow: Progress Publishers.

 

Marx, K., 1845. Theses on Feuerbach. In: Marx, K. & Engels, F., Selected Works. Moscow: Progress Publishers.

 

9.2. Sumber Teori Tambahan:

 

Hall, S., 1992. Cultural Studies and Its Theoretical Legacies. In Cultural Studies, eds. L. Grossberg, C. Nelson, and P.A. Treichler. New York: Routledge.

 

Harvey, D., 2010. The Enigma of Capital and the Crises of Capitalism. Oxford: Oxford University Press.

 

Žižek, S., 2008. Violence: Six Sideways Reflections. New York: Picador.

 

Mouffe, C., 2000. The Democratic Paradox. London: Verso.

 

Sumber Konteks Lokal dan Aktualisasi Fenomena:

 

Klikbogor.id, 2025. Fenomena Kang Dedi Mulyadi: Pendekar Penjaga Alam. [online] URL https://klikbogor.id/fenomena-kang-dedi-mulyadi-kdm-pendekar-penjaga-alam/ [Diakses pada  27 Apr. 2025].

 

Tributeasia.com, 2025. Dedi Mulyadi, Fenomena Baru Kepala Daerah di Jawa Barat. [online] URL: https://tributeasia.com/index.php/2025/02/20/dedi-mulyadi-fenomena-baru-kepala-daerah-di-jawa-barat/ [Diakses pada  27 Apr. 2025].

 

Haibandung.pikiran-rakyat.com, 2025. Tradisi Lokal Dianggap Syirik, KDM: Kenapa yang dari Timur Tengah Boleh? [online] URL: https://haibandung.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-2949146579/tradisi-lokal-dianggap-syirik-kdm-kenapa-yang-dari-timur-tengah-boleh [Diakses pada 27 Apr. 2025].

4) Jawapos.com, 2025. Lewat Wayang Golek, Dedi Mulyadi Ajak Lestarikan Alam dan Nilai Sunda. [online] URL: https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/015932222/lewat-wayang-golek-dedi-mulyadi-ajak-lestarikan-alam-dan-nilai-sunda [Diakses pada 27 Apr. 2025].

5) Regional.kompas.com, 2025. Analisis Narasi dan Komunikasi Populisme Dedi Mulyadi. [online] URL: https://regional.kompas.com/read/2025/03/24/14010801/analisis-narasi-dan-komunikasi-populisme-dedi-mulyadi [Diiakses pada  27 Apr. 2025].