masukkan script iklan disini
Sejak korona teridentifikasi merenggut banyak nyawa di Wuhan dan kemudian menyebar ke seluruh penjuru dunia, sejak saat itu pula para ahli melalui berbagai teori pemodelannya memprediksi rentang waktu pandemi akan berlangsung.
Bagi kita tentunya hal itu tidak menjadi begitu penting di hadapan kematian manusia oleh virus korona. Sebab nyawa bagi kemanusiaan adalah sesuatu yang paling mendasar dalam rentang kehidupan. Belum lagi pandemi korona secara brutal berhasil memukul perekonomian rakyat. Terhadap kaum pekerja/buruh tercatat jutaan yang menerima PHK serta dirumahkan tanpa upah dan separuh upah. Begitu pula dengan kondisi buruh tani, nelayan, ojek, pedagang kecil dlsb. Disamping kejatuhan ekonomi, secara sosial dan budaya kita juga mengalami kemunduran jauh kebelakang.
Meski hampir tak satu pun Negara yang tak dikunjungi korona, virus tersebut benar-benar merundung kehidupan rakyat Indonesia. Keadaan ini yang nyaris tidak mendapat alasan serta penyimpulan ilmiah dari pemerintah sehingga cara-cara penanggulangan korona pada konteks kebijakan cenderung ngawur. Kebijakan yang diterapkan dan mendapat persetujuan medis dan politik adalah perkara pembatasan sosial yang bertujuan memutus mata rantai penyebaran virus. Padahal virus tak sekedar menyebar di alam bebas mengintai manusia yang lengah tetapi telah menjangkit belasan ribu orang dan membunuh tak kurang dari seribu orang. Sementara pemerintah enggan menanggulangi pandemi dengan kesatuan tindakan medis menyertai kebijakan pembatasan sosial dan program belas kasihan sosial.
Gagapnya pemerintah dalam menghadapi pandemi lebih disebabkan oleh otoritas kesehatan yang tidak memiliki data base kesehatan masyarakat. Keadaan ini kemudian mencerminkan demikian buruknya sistem kesehatan kita. Akhirnya pandemi korona hadir di Indonesia bukan sekedar menyampaikan pesan agar manusia Indonesia bersiap diri menjemput takdir kematiannya, tetapi bagaimana menjungkir balikkan tatanan kesehatan negeri ini yang menjunjung liberalisme. Karenanya, tindakan medis dan pembatasan sosial harus menjadi upaya integratif dalam penanggulangan virus korona.
Yang semestinya dilakukan oleh brigade medis kita adalah langkah medical check up (MCU) bagi seluruh masyarakat. MCU ini disamping bertujuan untuk mengetahui langsung reaktif, positif dan negatif korona juga sekaligus mendiagnosis penyakit penyerta. Kedua hal hasil MCU tersebut yang kemudian menjadi dasar bagi rujukan baik menyembuhkan penyakit penyerta yang diderita maupun isolasi penderita positif korona. Dengan akurasi data itu akan lebih mudah dan tepat bagi otoritas kesehatan untuk memetakan wilayah sebaran virus untuk selanjutnya diterapkan kebijakan pembatasan sosial atau karantina lokal.
Pendapat di atas bisa saja akan menjadi olok-olok dan dianggap sebagai suatu halusinasi yang sulit dicerna akal sehat karena konsekwensi biaya amat besar yang ditimbulkannya. Akan tetapi, bila mencermati bantuan sosial sebagai program belas kasihan yang selama ini terbukti tidak banyak memberikan nilai baru secara ekonomi pada kenaikan IPM ternyata tidak sedikit menyita anggaran dan hanya mencetak watak inferiotias. Dan dalam waktu yang bersamaan kasus kematian oleh korona tak lagi bisa ditebus dengan besar kecilnya anggaran.
Dengan demikian metoda integratif ini pada akhirnya juga akan menciptakan big data atau data base kesehatan masyarakat sebagai penyedia materi bagi pembangunan sistem kesehatan masyarakat yang benar-benar baru tanpa ada komersialisasi dan kapitalisasi dalam dunia kesehatan di negeri ini, sebab, Yuval Noah Harari dalam Homo Deus (2018) menyampaikan kembali bahwa salah satu ancaman terbesar bagi ras manusia saat ini adalah virus-virus baru yang tak diketahui dari mana asalnya.
Marilah bangun perspektif baru untuk meraih kemenangan dalam perang melawan pandemi agar melihat wabah korona tidak terbatas pada aspek sempit (beras berkutu, carut marut bansos serta prilaku politis bupati dan wakilnya) yang hanya sama artinya dengan membiarkan terus berjatuhan korban tumbal korona.
