masukkan script iklan disini
Ditulis oleh: Redaksi Motekar Online
Sejak Jokowi umumkan dua orang Indonesia terinfeksi virus korona sejak saat itu pula indonesia dinyatakan terintegrasi dengan pandemi global. Situasi ini kemudian ditandai dengan kepanikan pemerintah setelah sebelumnya terdapat sejumlah pejabat penting Negara yang menganggap remeh virus korona sekaligus membuktikan bahwa keadaan kahar di Wuhan merupakan episentrum covid-19 yang tengah menebar jaring-jaring maut keseluruh penjuru dunia. Kini, hampir tak satupun Negara yang tidak tertaut dengan Wuhan. Hingga kemudian kita bisa simpulkan sementara bahwa Negara lah yang harus bertanggung jawab penuh atas kematian seribu orang lebih rakyat Indonesia dan belasan ribu orang lainnya yang terinfeksi berikut dampak dominonya seperti krisis ekonomi dan kekacauan sosial.
Karena demikian, rupanya masih relevan bila mengutip ungkapan Dr. Flavio Brandao M. de Araujo, PGDA yang menyatakan “setidaknya dua kewajiban utama terkait masalah kesehatan antara lain to Protect yaitu melindungi rakyatnya dari pembunuhan sistematis yang dilakukan Negara dan yang kedua to Fulfill atau tanggung jawab mengidentifikasi masalah dan pemenuhannya”. Untuk menilai lebih lanjut mengenai posisi Negara terhadap pandemi, akan diulas dibawah.
Korona dalam tatanan kapitalisme
Barangkali kita tidak bisa meletakkan kerangka berpikir secara serampangan dengan menuduh menuduh kapitalisme sebagai penyebab hadirnya virus di tengah masyarakat sebagai imbas perang dagang AS dengan Cina atau perang minyak antara Rusia dengan Saudi Arabia, terlebih dengan turut membenarkan konspirasi teori dan sejenisnya. Akan tetapi tidak juga untuk secara terburu-buru mengatakan kaum borjuasi juga korban dari pandemi dengan mempertimbangkan fakta-fakta korban korona yang tak mengenal status sosial. Ada baiknya kita lihat persoalan ini dari banyak sudut pandang.
Pertemuan musda HIPMI diidentifikasi sebagai klaster pertama dari transmisi covid-19 di Karawang. Sejumlah orang yang kemudian dinyatakan positif korona dan diantaranya ada yang meninggal yaitu salah satu pejabat di dinas tenaga kerja. Karawang kemudian benar-benar menjadi panik setelah bupatinya dikabarkan positif dimana asumsi transmisinya berasal dari wakil wali kota Bandung. Sampai sini kita bisa lihat bahwa salah satu pusat penyebaran virus di karawang berasal dari sejumlah pejabat dan pengusaha muda yang tergabung dalam HIPMI dimana mereka boleh dibilang kalangan atas pada konteks status sosial.
Disamping itu terdapat fakta lain yang dinyatakan sebagai transmisi pada kasus dan lokasi berbeda seperti seorang TKI asal Cilamaya yang bekerja di Singapura dan seorang sopir travel asal Pedes yang meninggal terinfeksi korona. TKI dan sopir travel dalam hal ini bisa kita sebut orang-orang dari kalangan bawah. Hanya saja bila kita selidiki lebih lanjut kasus transmisinya berasal dari lokasi salah satu aktivitas bisnis internasional kalangan atas, yakni bandara.
Di Tengah merebaknya wabah, disamping terdapat fakta empiris di atas juga ada satu hal penting yang tidak boleh dilupakan yaitu sepak terjang pemerintah yang berkeinginan untuk mengesahkan Omnibus Law, yang mana itu adalah ancaman kedua yang cukup serius setelah virus korona.
Dampak Ekonomi
Tidak ada kata lain yang tepat untuk menilai situasi ekonomi masyarakat saat ini selain kata krisis. Bagi kaum marxis mungkin kata krisis atau depresi akan diletakkan pada fundamental teorema krisis kapitalisme, yaitu over produksi. Meskipun kita mengenal krisis pada berbagai fase beragam motif dan pemicu seperti stagnasi sektor perumahan dan finansial. Bahkan bagaimana ekonomi dunia benar-benar mengalami depresi berat pasca perang dunia pertama dan sepuluh tahun menjelang pecahnya perang dunia dua. Selasa hitam kemudian dikenal sebagai tonggak peristiwa kehancuran bursa saham di Amerika Serikat, (The Wall Street Crash of 1929) adalah pemicu krisis dunia ketika itu. Tapi akarnya adalah over produksi yang kemudian ditandai dengan jatuhnya volume perdagangan internasional, penutupan pabrik penyebab PHK, tingginya pengangguran serta daya beli masyarakat dunia menghujam begitu dalam.
Berbeda dengan kondisi saat ini, kapitalisme mengalami krisis yang disebabkan oleh wabah penyakit yang memaksa menghentikan mesin produksi sehingga volume perdagangan global pun mengalami penurunan karena terhambatnya proses produksi yang berhadapan dengan merosotnya tingkat konsumsi. Kondisi ini kemudian merangsang hasrat para pemilik modal untuk mempertahankan bisnisnya agar tetap tidak merugi dengan cara melakukan rasionalisasi PHK, merumahkan dengan membayar separuh upah dan ada pula pengusaha yang tetap mempekerjakan buruhnya sehingga kaum buruh menempati posisi bahaya. Tak cukup disitu, para pengusaha juga menuntut pemerintah agar memberikan keringanan pajak dan memberikan subsidi.
Di tempat yang berbeda, para petani harus memikul beban cukup berat menghadapi siklus periodik dalam setiap kegiatan produksi karena harga produksi padi tidak mau kalah dari yang lain untuk ikut terjun bebas. Parahnya lagi bagi para buruh tani yang hanya mengandalkan pendapatan berburuh pada fase-fase produksi tertentu, dan dimana usaha menutupi kekurangan pendapatan yang lazim dilakukan melalui kerja-kerja serabutan, kini kesempatan kerja di luar berburuh tani pun sangat begitu sempit bahkan nyaris hilang.
Meski pemerintah akan menganjurkan percepatan tanam pada musim tanam kali ini, tidaklah berpengaruh banyak pada peningkatan pendapatan pada para buruh tani sebab proses produksi pertanian sangat bergantung pada siklus waktu secara alami. Adapun mengenai wacana cetak sawah baru (ekstensifikasi) yang sempat dilontarkan Jokowi yang dianggap solusi untuk mengatasi defisit pangan, itu bukan solusi mendesak sebab projek itu disamping membutuhkan waktu lama juga akan menghadirkan problem-problem baru dalam dunia agrarian seperti perampasan lahan.
Di tengah kondisi jatuhnya daya beli (pendapatan) masyarakat dihadapkan dengan kondisi harga-harga barang konsumsi (kebutuhan pokok sehari-hari) yang cukup tinggi. Misalnya harga beras di pasaran masih cukup tinggi berkisar antara Rp. 9.500 – 10.500. Hal ini tentu tidak terpengaruh oleh harga gabah yang tengah merosot tajam.
Sementara kebijakan pemerintah terkait bantuan sosial, listrik gratis dsb sama sekali tidak memberi dampak berarti bagi kelangsungan pemenuhan kebutuhan sehari-hari masyarakat. Kehilangan pendapatan bagi kaum buruh dan buruh tani mengandung pengertian berakhirnya mimpi tentang masa depan yang lebih baik.
Kebijakan Publik sebagai pilihan politik
Pemerintah gagap dalam menghadapi pandemi seperti saat ini. Justru dalam keadaan yang sangat bahaya ini pemerintah malah menunjukkan perilaku aneh dalam merumuskan kebijakan publik terutama kumatnya kebiasaan berselisih seperti dalam hal menentukan penerapan PSBB di kabupaten Karawang ini juga kental kepentingan politik. Terdapat tiga hal utama yang menjadi keumuman langkah nyata yang diambil pemerintah dalam menangani pandemi yang semakin hebat ini yakni physical distancing (penjarakkan fisik), tindakan medis dan bantuan sosial. Ketiga kebijakan tersebut kemudian dibakukan penerapannya secara terukur pada rentang waktu tertentu dalam kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar dengan tujuan membendung arus wabah korona.
Kebijakan PSBB yang sudah memasuki hari ke 10 belum menunjukan perubahan yang signifikan. Hal ini lebih disebabkan oleh buruknya kinerja gugus tugas dalam mengimplementasikan skema PSBB bergerak secara struktural bahkan dalam penggunaan anggaran malah tercium aroma korupsi seperti pada kasus beras berkutu.
Faktor-faktor yang menghambat keberhasilan PSBB
Ketidakkompakkan pemerintah dalam menyelenggarakan kebijakan PSBB jelas sangat mempengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah. Hal lain yang turut memperburuk keadaan adalah perilaku tidak terpuji pejabat dalam gugus tugas covid-19 seperti beras berkemasan gambar bupati, bantuan sosial yang tak merata sampai bantuan beras berkutu seiring dengan lemahnya edukasi mengenai kesehatan kepada masyarakat khususnya di desa-desa serta desakan ekonomi masyarakat yang pada akhirnya mendorong masyarakat bersikap indisipliner terhadap protokol kesehatan dan mengabaikan segala aturan yang ditetapkan dalam PSBB. Sehingga sebaran virus sungguh sulit untuk dikendalikan.
Perlu Evaluasi Mendalam
Gugus Tugas Covid-19 adalah motor utama dalam memerangi pandemi. Ukuran keberhasilan menjinakkan keganasan korona sangat ditentukan oleh baik dan buruknya peran gugus tugas. Dengan demikian gugus tugas harus bersih dari kepentingan-kepentingan politik, mental korup serta tuntutan kerja keras dan ketulusan berikut anggaran yang memadai. Tapi tentu saja kita tidak bisa berharap banyak kepada institusi legal tersebut sebab Gugus tugas covid-19 merupakan representasi Negara yang berperan memulihkan keadaan kahar ini pada keadaan semula. Tapi sebagai institusi politik tentunya titik berangkat gugus tugas dimulai dari kepentingan kelas antara dan borjuasi, bukan dari kelas bawah. Seperti yang disinggung di atas mengenai Negara yang menganut system kapitalis, bila sedang dalam keadaan kahar Negara akan dituntut mengutamakan keselamatan kelas borjuasi berikut kapitalnya.
Kita bisa cermati dalam pelaksanaan PSBB, pemerintah merumuskan kebijakan hanya pada standar baku penjarakkan fisik dan medis, dimana struktur pemerintah mulai dari level kabupaten sampai RT menjadi parameter big data sekaligus pelaksana kegiatan menyangkut sosialisasi sampai pada distribusi bantuan sosial. Sementara faktor aktivitas ekonomi secara fragmentatif dipisahkan dari big datasebagai pertimbangan pengambilan kebijakan. Sehingga kemunduran-kemunduran pelaku ekonomi diberbagai sektor berkecenderungan untuk bertindak liar dengan mengabaikan protokol kesehatan karena desakan kebutuhan. Jelaslah hal ini akan berpotensi membuka ruang transmisi dan menciptakan klaster-klaster baru.
Pendekatan ilmiah sebagai cornerstone kebijakan
Sisi penting memerangi korona sebagai suatu pandemi harus dilihat dari aspek transmisinya yang bersifat individual. Hal ini jelas terkait erat dengan keadaan psikologis dan kedudukan ekonomi. Dari itu dibutuhkan pendekatan secara antropologis dimana manusia terdiri dari dua unsur pokok yaitu jasmani dan rohani serta untuk selanjutnya bisa memahami dan mengapresiasi manusia sebagai entitas biologis homo sapiens dan makhluk sosial dalam kerangka kerja yang interdisipliner dan komprehensif.
Selanjutnya dalam merumuskan kebijakan memerangi pandemi korona diperlukan pendekatan sosiologis. Setelah kita menyadari pentingnya memahami manusia secara antropologis kita harus memajukan pemahaman kita kepada kodrat lain manusia sebagai makhluk sosial dimana manusia akan secara alamiah membentuk kelompok individu yang disebut masyarakat. Dalam masyarakat inilah kemudian dikenal perilaku manusia pada aktivitas ekonomi, politik, sosial dan budaya akan memberikan identifikasi seluk-beluk klaster-klaster tercipta. Agar kita dapat menarik penyimpulan keadaan masyarakat lebih lanjut tentunya harus disajikan pula tentang pemahaman sejarah masyarakat pada setiap fasenya.
Saat ini kita sedang berada pada tatanan masyarakat industri yang oleh Karl Marx diistilahkan dengan masyarakat kapitalis. Lalu, seberapa penting kita mengetahui aspek historis agar bisa terkait secara ilmiah dengan keadaan kahar karena pandemik? Jawabannya, amat sangat penting sekali. Marx menggambarkan bahwa dalam kapitalisme tersusun dua kelompok (kelas) sosial yaitu proletar dan borjuasi. Dalam arti sederhana kedua kelas sosial ini terbentuk dari hubungan kerja/produksi keduanya. Borjuasi adalah kelompok orang/masyarakat yang memiliki modal dan alat produksi yang juga dikenal dengan istilah majikan, sementara proletar adalah sekelompok masyarakat yang tidak memiliki modal dan alat produksi, dia bekerja pada pemilik modal dengan memperoleh imbalan berbentuk upah yang selanjutnya dikenal dengan nama buruh/pekerja. Dalam hubungan produksi kapitalisme terdapat penghisapan oleh majikan atas buruh.
Meski saat ini kita berada dalam dunia kapitalisme namun tatanan masyarakat lama masih tersisa di desa-desa yang kita kenal sebagai masyarakat agraris. Ciri dari masyarakat agraris adalah berjalannya sistem produksi pertanian yang menciptakan dua kelas sosial yang antagonistik antara pemilik tanah/tuan tanah/petani dengan buruh tani/penggarap. Selain kedua tatanan produksi tadi, kita juga masih mengenal masyarakat berburu yaitu nelayan yang menurut marx sebagai corak dari masyarakat komunal primitif.
Aspek-aspek kehidupan yang tercermin dari suatu masyarakat sangat ditentukan oleh moda produksi baik itu ekonomi, politik maupun budaya.
Pada fase masyarakat kapitalis seperti saat ini kita mengenal system Negara dimana Negara diklaim hadir sebagai penengah dari pertentangan tiada akhir antara dua kelas, buruh vs pemilik modal dan tuan feudal dengan tani hamba. Menurut Marx, Negara secara hakiki merupakan negara kelas yang berarti negara secara langsung ataupun tidak langsung dikuasai oleh kelas yang menguasai bidang ekonomi. Oleh sebab itu, negara bukanlah lembaga yang mengatur masyarakat tanpa pamrih, tetapi merupakan alat bagi kelas atas untuk mengamankan kekuasaan mereka. Kedudukan negara tidak netral, melainkan berpihak pada kelas tertentu. Negara hanya berpura-pura bertindak atas nama kesejahteraan rakyat, tetapi sebenarnya hanya siasat untuk mengelabui kelas pekerja.
Hak dan Demokrasi Yang Hilang
Keadaan kahar (force majeure) yang disebabkan oleh covid-19 dalam derajat tertentu mendapat penyepakatan kosa kata yang merujuk pada situasi genting. Menurunnya aktivitas kehidupan menjadi penanda pada fase sejarah revolusi kognitif di kolong langit ini bila spesies manusia tidak benar-benar punah. Tetapi bila kepunahan spesies manusia oleh infeksi virus korona membuka jalan menuju takdir sejarah, homo sapiens yang telah berhasil membentuk peradaban selama ribuan tahun lamanya telah mengkonfirmasi diri sebagai manusia modern yang tengah mengalihkan takdir kepunahan itu ke takdir lainnya dengan daya kemampuan pikiran, science dan teknologi dengan cara mengupayakan keselamatan 7 miliar lebih nyawa manusia yang menghuni planet bumi.
Di alam modern ini kita mengenal manusia dalam entitas kecil yang lumrah mengatur manusia lain dalam entitas yang jauh lebih besar. Entitas kecil itu adalah organisasi politik yang berfungsi menggerakkan suatu norma kehidupan. Hal tersebut diperlukan karena kompleksitas hubungan manusia di dalam satu wilayah dengan batas-batas tertentu secara geografis karena merentangnya perbedaan-perbedaan alamiah mulai dari ras, suku bangsa, budaya hingga keyakinan amat sarat dengan kontradiksi sehingga memerlukan suatu institusi guna mengakomodir diferensiasi kepentingan kelompok manusia (masyarakat) yang perlahan terbentuk secara struktural. Institusi norma tersebut selanjutnya kita kenal dengan nama Negara. Institusi yang terbentuk melalui penyepakatan politik sering kali ditempatkan pada tujuan penghormatan atas hak yang hendak dicapai oleh manusia dalam kerangka HAM untuk menjamin keberlangsungan kehidupan yang wajar. Agar tercipta keseimbangan interelasi manusia untuk lebih menjamin hak-haknya secara universal, konfigurasi Negara kemudian disusun berdasar prinsip-prinsip demokrasi.
Korona hadir menjelajah setiap inti kekuatan bumi lalu ia tampil sebagai satu kekuatan unipolar yang kemudian berhasil mengoyak peradaban sehingga segi-segi kehidupan manusia menjadi amat rentan dan demokrasi kemudian nyaris kehilangan maknanya. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai tindakan politik dalam perspektif kebijakan publik dianggap sesuatu yang paling rasional namun sekaligus menegaskan pengingkaran terhadap demokrasi itu sendiri. Sebab, prinsip demokrasi yang kita mafhum sepanjang sejarahnya mengusung partisipasi publik yang tidak dapat dilepaskan dari kebebasan mengemukakan pendapat dan mobilisasi umum. Singkat kata tak ada demokrasi tanpa mobilisasi. Memilih kebijakan PSBB, pembatasan kegiatan di lapangan ekonomi, politik dan budaya niscaya demikian nyata mereduksi makna demokrasi, akan tetapi dengan alasan demokrasi pulalah penggunaan otoritas politik dengan penerapan PSBB pada kadar khusus memiliki kebenaran relatif dalam keadaan genting.
Demikianlah, dalam kondisi kahar ini hak-hak yang tersisa karena sebagian hak dinegasikan oleh hak lainnya harus kita rawat baik-baik dan terus berupaya menciptakan hak baru meski melalui jalur demokrasi di alam maya sebab demokrasi tak sekedar soal transformasi hak tapi juga menyangkut produksi hak yang berbasis kebenaran objektif sebagaimana makna asli demokrasi sebagai kekuatan dan kemampuan kolektif untuk bertindak mewujudnyatakan kebaikan umum. Termasuk di dalamnya kekuatan melawan covid-19.
