Yang patut disorot pada kekuasaan politik picisan ini adalah bagaimana mengusut logika wakil bupati Aep Saepulloh yang demikian percaya dirinya bermaksud mengembalikan kejayaan industri garmen dan tekstil Karawang paska deindustrialisasi.
Sumber pemikiran mengenai pembukaan lapangan kerja dengan cara menarik kembali investor (reinvestasi) yang sempat hengkang dari Karawang dengan terburu-buru menuangkan gagasan brutal berupa standar upah murah dihadapan dua gejala sosial yang bisa jadi menimbulkan gejolak. Kedua gejala sosial itu adalah tingginya angka pengangguran dan derasnya arus urban. Bisa jadi ini cara yang dianggap paling rasional bagi dua sejoli penguasa baru Karawang setelah cara-cara usang seperti tindakan rasis terbukti tidak berhasil menjinakkan pengangguran.
Aep yang juga sebagai seorang pengusaha tanpa tedeng aling-aling mengemukakan program kerjanya dihadapan awak-awak media. Memperkuat anggapan Kadin dan Apindo, Menurutnya dari sekian banyak pabrik yang berpaling ke lain hati disebabkan oleh standar upah. Sehingga akan sangat dimungkinkan pemkab Karawang bisa menarik kembali perusahaan yang telah hengkang dengan sarat pemerintah mau menurunkan standar upah Karawang yang selama ini dikenal tinggi di Indonesia. Tidak hanya perusahaan yang saat ini hengkang, perusahaan-perusahaan baru juga akan melirik genit untuk berebut perhatian Karawang sebagai tambatan investasinya karena kepincut kemurahan hati pemerintah semurah upah buruhnya.
Bila Aep bersedia mengungkapkan kegelisahannya yang selama ini mengisi relung kalbunya perihal pengangguran, jelas saja akan tertaut pada teori Robert Malthus tentang demografi (ledakan populasi) tertaut dengan pengangguran, dalam realitasnya seakan penting untuk diakomodasi dalam entitas produksi. Bahkan ledakan penduduk menurut Malthus akan menjadi tantangan tersendiri bagi ketersediaan pangan. Namun, segera Marx memberi petunjuk atas kekeliruan Malthus. Bagi Marx di bawah kapitalisme, laju pertumbuhan penduduk begitu pesat tidak sepenuhnya terserap lapangan kerja. Kemudian Marx menyebut itu sebagai pasukan tentara cadangan tenaga kerja (reserve army of labour) karena lapangan kerja tidak dapat mengakomodasi ledakan penduduk.
Selanjutnya Marx menekankan titik penting modus produksi sosial yang mendeterminasi fenomena ledakan penduduk koherensinya dengan pengangguran serta keutamaan yang menciptakan diferensiasi kelas, yakni penggarongan nilai lebih.
Bagi Aep upaya mendorong diberlakukannya upah murah bisa jadi karena memeroleh rujukan teoritis over-population dengan melihat realitas formasi sosial dimana sebelumnya dia tidak pernah menemukan landasan historis yang memadai. Padahal Marx telah menjungkirbalikan pemikiran Malthus sebagai sebuah pembenaran kapitalisme. Lalu secara spesifik Marx mendedah “Secara keseluruhan, pergerakan umum upah diatur secara eksklusif oleh ekspansi dan kontraksi pasukan cadangan industri, dan ini sekali lagi sesuai dengan perubahan periodik dari siklus industri. Oleh karena itu, mereka tidak ditentukan oleh variasi jumlah absolut dari populasi pekerja, tetapi oleh proporsi yang berbeda-beda di mana kelas pekerja dibagi menjadi tentara cadangan dan aktif, oleh kenaikan atau penurunan jumlah relatif surplus.--populasi, sejauh mana ia sekarang diserap, sekarang dibebaskan.”
Dengan begitu, terang sekali bahwa naiknya Aep dan Cellica ke kursi kekuasaan dengan mengusung politik upah murah merupakan capaian objektif dari kontradiksi-kontradiksi kapitalisme yang dalam hukum perkembangannya akan meningkatkan komposisi organik kapital, yang berarti bahwa kapital konstan tumbuh lebih cepat daripada kapital variabel. Hal ini akan mendorong terciptanya situasi lebih sedikit pekerja yang dapat menghasilkan segala keperluan yang dibutuhan masyarakat di satu sisi dan kapital akan menjadi lebih terkonsentrasi ditangan segelintir orang di sisi lainnya.
Seperti halnya kapitalisme, akumulasi kapital yang bersumber dari segala bentuk pencurian nilai lebih para pekerja akan menuntun ke jalan kejatuhan kapitalisme itu sendiri, maka politik upah murah tentu akan membuka pintu masuk bagi perlawanan kaum buruh dan sekutu-sekutunya.
