Selimut Demokrasi Di Meja Judi

masukkan script iklan disini

Menutupi tubuh dengan pakaian adalah cara manusia untuk melindungi tubuhnya dari pengaruh eksternal yang kurang baik bagi tubuh itu sendiri, seperti sengatan matahari, angin malam dan benda-benda yang dimungkan dapat menggores dan melukai tubuh. Disamping itu pakaian juga berfungsi melindungi bagian tertentu (paling privasi) dari tubuh agar manusia bisa dikatakan sopan, bermoral dan beretika.

Bila pakaian yang membungkus politik pemilihan (elektoral) itu adalah demokrasi, bagian paling privasi itu adalah uang. Uang menjadi alat vital dari tubuh politik oligarki yang hendak dipergunakan dalam hubungan intim di ruang tertutup dengan tujuan reproduksi guna melestarikan generasi kekuasaan oligarki itu sendiri. 

Bagaimana kita bisa melepaskan demokrasi itu dari tubuh politik oligarki?

Menelaah Kembali Makna Demokrasi 

Sebagian orang meyakini asal-usul demokrasi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari demos (rakyat) dan kratos (kekuasaan). Bila kekuasaan pemerintahan sebagai atap bangunan politik maka tiang pancangnya adalah suara mayoritas rakyat. Demokrasi kerap diartikan sebagai kekuasaan memutus perkara dan pilihan atas dasar aturan oleh mayoritas. 

Jika demikian halnya, Josiah Ober memandang, demokrasi akan menghadapi dilema: sebagai sistem politik yang direduksi menjadi sekedar mekanisme pengambilan keputusan berdasarkan voting, dan jika secara inheren voting mengandung cacat sebagai mekanisme pengambilan keputusan, maka demokrasi secara inheren juga cacat sebagai sistem politik (Kenneth Arrow,1963; Anthony Downs,1957). 

Dalam hal ini jelas bahwa demokrasi tidak bisa proyeksikan pada pengertian sempit pada perkara pilih memilih yang sering kali dianggap sebagi hak rakyat.merujuk pada pandangan Justinus Prastowo (melacak makna demokrasi:2009), terdapat tiga arti bagi kratos, yang merentang dari “dominasi”, “aturan”, hingga “kapasitas”. Melalui analogi pada istilah Yunani isokratia yang berarti akses yang sama bagi warganegara terhadap barang publik, kratos berarti kekuasaan publik mewujudkan kebaikan umum melalui pelaksanaan hal-hal baik di ranah publik.

Justinus selanjutnya menegaskan bahwa petaka bagi demokrasi adalah ketika ia gagal setia pada makna asli. Lebih mengkhawatirkan jika demokrasi yang telah direduksi ini dianggap sebagai satu-satunya pilihan yang ada, hanya karena bercermin pada partisipasi dalam pemilihan umum yang dianggap mewakili mayoritas.

Sementara legitimasi mayoritas selalu bertumpu pada hak termasuk didalamnya mengemukakan pendapat, mobilisasi massa dan mobilisasi suara di TPS. Hampir setiap orang memiliki hak tersebut, namun dalam keadaan tertentu bisa jadi harus rela ditangguhkan seperti pada masa pandemi. Dengan begitu demokrasi harus bertumpu pada kebenaran dimana demokrasi berwujud kemampuan kolektif untuk bertindak mewujudnyatakan kebaikan umum.

Politik Pemilihan selalu dibungkus dengan baju demokrasi untuk melindungi diri dari factor-faktor eksternal yang merugikan. Ada baiknya kita telanjangi tubuh politik itu agar kita bisa melihat secara langsung bagian paling privasi dari tubuh politik electoral tanpa perlu kaca pembesar. Sehingga, demokrasi tidak layak melekat pada tubuh politik electoral oligarki.

Pertaruhan Uang dan Kecurangan

Ketika kita berhasil melucuti demokrasi dari tubuh politik oligarki, maka kita akan melihat dengan jelas bahwa alat vitalnya itu adalah uang, yang diintimkan pada: (i) upaya untuk memperoleh dukungan partai politik sebagai sarat seseorang menjadi calon harus membayar mahar dengan nilai yang tinggi. Mahar juga berlaku kepada lembaga-lembaga masyarakat yang hendak menjadi barisan pendukungnya (ii) calon harus menyediakan sejumlah uang untuk membuat perangkat kampanye baik berupa alat-alat peraga, iklan media dsb. (iii) membiayayi tim pemenangan/relawan untuk keperluan sosialisasi dan propaganda secara massif, dan (iv) calon harus membeli hati rakyat dengan beragam bentuk bantuan sosial (sarana olah raga dan keagamaan) hingga dalam bentuk uang tunai (alakadarnya) agar rakyat pemegang hak suara bersedia memberikan suara kepadanya di bilik pemilu/pilkada.

Bukan uang sedikit yang harus dikeluarkan oleh para calon agar bisa bertengger dipapan nama kontestan politik. Uang itu akan terbuang sia-sia bila calon mengalami kekalahan dalam gelanggang elektoral. Karena itu, kekuatan uang akan selalu berjalan seirring dengan cara-cara curang. Sebab, calon akan memperoleh banyak pundi-pundi keuangan bila berhasil mendulang suara terbanyak dan dipastikan keluar sebagai pemenang politik. 

Mereka yang keluar sebagai pemenang, secara otomatis memegang kekuasaan untuk menyelenggarakan roda pemerintahan. Calon/kandidat dalam system electoral oligarki yang memenangi pertempuran politik tanpa pertumpahan darah dengan bersenjatakan uang tidak akan pernah memiliki perspektif bagaimana mengajukan sarat-sarat kesejahteraan rakyat. Bagi mereka roda pemerintahan akan dapat digerakkan dengan kekuatan uang (anggaran) yang seperbesarnya bersumber dari pajak rakyat. Lalu pertanyaan paling mendasar, berapa banyak uang yang dikeluarkan dalam politik pemilihan serta dari mana sumbernya dan berapa lama uang bisa kembali?

Mari kita jawab. Begitu ditetapkan sebagai bupati mereka disuguhkan fasilitas yang fantastik diantaranya; (i) rumah dinas, kendaraan dinas operasional dinas dsb. (ii) gaji yang tak sedikit. (iii) kewenangan alokasi anggaran pada proyek-proyek besar pembangunan baik melalui mekanisme penunjukan Langsung mau pun LPSE, adalah sumber utama pendapatan pemenang dan (iv) perijinan yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan besar (investor) adalah buah manis lain dari pohon kekuasaan. Dalam siklus periodik kekuasaan tentunya tak terkira jumlah pundi-pundi rupiah yang diperolehnya. Tentang berapa besar yang didapat selama berkuasa, hanya dia dan tuhan saja yang tahu.

Seperti berjudi memasang lotre, hadiah akan diperoleh berkali-kali lipat bila menang taruhan, itulah rumus politik elektoral oligarki saat ini, ia berlaku disetiap jenjang kekuasaan termasuk legislatif didalamnya, disini kita bisa mengambil pengecualian pemilihan ketua RT.

Pertanyaan berikutnya, apakah buah manis kekuasaan hanya milik para pemenang? Tentu saja tidak. Kelompok-kelompok kooperatif (pendukung/timses) dan pengusaha juga turut memetik buah manis kekuasaan. Itulah yang membuat rakyat masih tetap dirundung kemiskinan dan kebodohan.

Wahyudin Dipantara (Ketua Umum Serikat Petani Karawang)